Mayarakat Batang Toru Minta Presiden Peduli & Campur Tangan Di Proyek PLTA Batang Toru Dinilai Tidak Sesuai Harapan Masyarakat.

Posbanten.co.id Batang Toru, Sumatera Utara – proyek pembangunan PLTA batang toru sumatera utara menuai perhatian publik dimana proyek tersebut belum membayarkan hak hak warga di lokasi sehingga menimbulkan animo negatif terhadap proyek yang di kerjakan oleh pihak asing yaitu Pt, Sinihydro LTD. 2 / 2 / 2024.

PT. Sinihydro Corp. Ltd. , telah melakukan penambangan akan tetapi ada hak masyarakat atas izin Pertambangan yg tidak di selesaikan bahkan izin yg ada tidak di ambil materialnya, di duga ada material untuk kebutuhan proyek PLTA dari lokasi yg tidak ada izinnya sehingga merugikan masyarakat dan Pemerintah..

Proyek yang memakan anggaran Rp 26 Triliun rupiah tersebut kini mendapat sorotan dari kalangan masyarakat luas pasalnya proyek tersebut carut marut dari segi manajemennya menurut penuturan warga setempat, dimana hak mayarakat atas objek belum terselesaikan, tidak melibatkan putra putri daerah dalam kesempatan bekerja dan yang paling menyakitkan bagi putra putri daerah harus membayar uang bervariasi jt an untuk bisa masuk bekerja, akan tetapi 2 hari kemudian di pecat lagi ini sebuah permainan yang sungguh luuar biasa dan melukai hati rakyat, dan melukai hukum itu sendiri ujarnya.

Selain itu, Dia juga memaparkan kinerja perusahaan tersebut tidak sesuai harapan masyarakat setempat dimana para kontraktor dan subkontraktor tidak melibatkan putra daerah, sejatinya kami sebagai putra daerah dapat mencicipi hasil dari daerah kami nyatanya, kami sebagai penonton ucap M syukur siregar dilokasi. selain itu menurut penuturan warga mereka harus membayar perusahaan untuk bisa bekerja di Pt. SAE SINAR AVANOSKA EMAS dan mereka menerima karyawan dengan berbayar sangat memiskinkan warga setempat, dengan bukti kwitansi penerimaan uang ada terangnya. Hal ini bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku wong mau kerja di mintai uang, ada apa dengan perusahaan tersebut kami minta menteri tenaga kerja, Menteri Investasi, APH menindak tegas.

Lebih lanjut M Siyukur siregar mengatakan proyek Investasi tersebut hanya menguntungkan pihak asing tanpa menguntungkan pihak daerah, pemerintah pusat melalui menteri investasi tidak mau memperhatikan nasib masyarakat setempat, oleh karenanya kami minta presiden jokowi agar mau memperhatikan nasib rakyat batang toru terangnya.

Kemudian Dia mengatakan seluruh pekerja dari luar batang toru, hal ini tentu melukai hati kami sebagai putra daerah tentu dalam analisa secara roundem dan kesepakatan dengan pemerintah dulunya ada, kalau tidak salah adalah 60 / 40 untuk tenaga kerja inilah membuat kekecewaan kami seluruh masyarakat paparnya.

Sangat disayangkan bukan, pertemuan dengan intel korem, intel kodim, kapolda, unsur muspida menteri investasi, dengan janji akan di mediasi. Namun nyatanya hingga sekarang tidak ada membuat kami semakin tidak percaya lagi dengan pemerintah, presiden jokowi sebagai pemangku kekuasaan, harusnya dapat memberikan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat indonesia khususnya masyarakat batang toru tetapi semua nol.”bebernya.

Menurutnya Pemerintah melalui menteri investasi kurang respon terkait permasalahan yang ada di batang toru hingga kini belum ada penyelesaian dari tahun 2016 hingga sekarang 2024, hanya janji dan janji dimana coba masyarakat menilai, selain lambat menyelesaikan bahkan pemerintah tak peduli ko dengan kami paparnya.

Kami berharap ada penyelesaian secepat mungkin agar tidak kisruh di lokasi, sehingga proyek tersebut bisa berjalan dengan baik dan juga kami minta aparat agar dapat memahami hak hak kami sebagai warga daerah batang toru yang seugiyanya kami dapatkan seperti mana layaknya di daerah lain dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tandasnya.

Redaksi : Piter Siagian AMd

Related Posts