Hasto Absurd Menyalahkan Jokowi Gegara PPP Gagal Ke Senayan.

Posbanten.co.id Jakarta – Kembali Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP) menyalahkan Jokowi. Kali ini soal gagalnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masuk ke Senayan (DPR-RI). Seperti kita ketahui bersama, hasil pengumuman oleh KPU yang baru lalu PPP tidak mencapai threshold 4,00%. Pencapaiannya 3,87%, artinya masih di bawah batas ambang.

Lalu kata Hasto, “PDI Perjuangan tidak ingin sejarah partai Ka’bah ini dihilangkan di dalam sejarah republik ini. Tetapi persoalan terkait dengan PPP ini karena berbagai operasi-operasi politik dimana seluruh pendukung Ganjar-Mahfud itu partainya dikecil-kecilkan. PPP, Perindo, Hanura dan PDI Perjuangan. Maka kami memberikan solidaritas tertinggi, karena kami tidak ingin menghilangkan partai Ka’bah.”

Hasto kemudian menyasar Jokowi, bilangnya, “Tetapi mungkin Pak Jokowi nanti akan tercatat sebagai seorang presiden yang memiliki legacy menghilangkan partai Ka’bah dalam sejarah republik ini.”

Lanjutnya, “Padahal partai Ka’bah memiliki peran yang sangat penting jauh sebelum kemerdekaan ini. Ini operasi politik yang luar biasa yang tidak diterima lagi oleh norma dan etika. Karena ketika ambisi kekuasaan mampu mengalahkan etika, moral dan menghilangkan supremasi hukum, yang ada adalah sisi-sisi gelap kekuasaan. Dan ini adalah masa buram bagi arah masa depan Indonesia.”

Adalah fakta bahwa PPP tidak lolos, sama seperti fakta PSI, Hanura, PBB, Gelora, Perindo, Ummat, Buruh, PKN, dan Garuda. Lalu apakah kegagalan parpol-parpol ini bakal juga jadi legacy Jokowi? Absurd.

Kontestasi, ini semacam “adu cantik” di depan publik. Kita membiarkan rakyatlah yang memilih. Kontestasi ini dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), diawasi oleh Bawaslu, dan juga oleh saksi-saksi dari semua parpol.

Sehingga hasilnya bisa diterima oleh partai lainnya, tanpa perlu melancarkan tuduhan-tuduhan ke Jokowi. Pernyataan Hasto ini benar-benar absurd.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti absurd adalah “tidak masuk akal” atau “mustahil”. Istilah absurd asal muasalnya dari khasanah panggung teater yang kemudian diadopsi ke dalam dunia perfilman sebagai suatu hal yang: “tidak jelas dan tidak masuk akal”.

Setelah rapat pleno di KPU yang dihadiri juga perwakilan parpol, akhirnya diumumkan hasil suaranya: PKB dapat 16,1 juta (10,62%), Gerindra 20,1 juta (13,22%), PDIP: 25,4 juta (16,72%), Golkar 23,2 juta (15,29%), Nasdem 14,7 juta (9,66%), Buruh 0,97 juta (0,64%).

Gelora 1,3 juta (0,84%), PKS 12,8 juta (8,42%), PKN 0,33 juta (0,215%), Hanura 1,1 juta (0,72%), Garuda 0,41 juta (0,27%), PAN 10.98 juta (7,24%), PBB 0,49 juta (0,32%), Demokrat 11,3 juta (7,43%), PSI 4,26 juta (2,81%), Perindo 1,95 juta (1,29%), PPP 5,88 juta (3,87%), Ummat 0,64 juta (0,42%).

Penghitungan suara itu pun dilakukan secara manual, berjenjang dan disaksikan oleh saksi-saksi, alias terbuka. Beberapa insiden yang terjadi di daerah pun segera ditangani secara transparan.

Komisioner KPU dan Bawaslu pun di dipilih oleh parpol melalui DPR (Parlemen atau legisllatif). Bukan dipilih oleh Presiden (Eksekutif).

Kalau pun ada operasi-operasi politik seperti yang dituduhkan Hasto, mungkin beliau perlu diingatkan apa yang dialami PSI sebelum penetapan parpol peserta pemilu. Kabarnya ada operasi politik untuk menggagalkan PSI sebagai peserta pemilu saat verifikasi faktual waktu itu.

Mengutip gaya Hasto, inilah yang disebut operasi politik dengan itikad jahat yang luar biasa yang tidak lagi bisa diterima oleh norma dan etika. Karena ketika ambisi kekuasaan mampu mengalahkan etika, moral dan menghilangkan supremasi hukum, yang ada adalah sisi-sisi gelap kekuasaan. Dan ini adalah masa buram bagi arah masa depan Indonesia.

Lebih baik camkan baik-baik apa kata pengamat Adi Prayitno (Direktur Eksekutif Parameter Politik) yang menyatakan PPP gagal lolos karena elit-elit partainya sibuk serang jokowi dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Persisnya Adi Prayitno bilang begini, “Tentu ini tidak terlepas dari adanya sejumlah elit-elit PPP yang kerjaannya itu sibuk ngurusin orang lain, ngurusi PSI lah, kemudian begitu sibuk untuk nyerang Jokowi. Mestinya sebagai sebuah partai politik yang sedang struggle supaya lolos ke parlemen, mestinya PPP itu cukup fokus mengamankan gawangnya sendiri terutama untuk lolos ke parlemen.”

Akhirnya kita hanya mau bilang, bersama parpol lain yang belum lolos, mari konsolidasi ke dalam. Introspeksi, ketimbang menyalahkan pihak luar. Ajak Andre Vincent Wenas*,MM,MBA., Direktur Eksekutif, Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.27 maret 2024.

Redaksi : Piter Siagian A.Md.

Related Posts