Insan Pers & Aktivis Minta: Evaluasi Kinerja Direksi BUMD PT SAYAGA.

Posbanten.co.id Bogor –  Bersama insan Pers dan Aktivis Bogor gelar acara Diskusi evaluasi BUMD Pt. SAYAGA yang langsung di hadiri oleh ketua PWRI Bogor Raya, Rohmat Selamat SH MKn, Pembina H Rizkan Sahpudin, Adi Wijaya PWRI Korwil Bogor, Ketua OKK M Yusuf, Asep Bunhori, aktivis Ahmad Rohani A.md, Sujai, Toha dan beberapa peserta lainya bertempat di Seketriat PWRI Bogor Raya JL Mayor Oking Kota Bogor (3/02/2024)

Diskusi tersebut, banyak hal yang dibahas dalam acara itu, dan yang paling di sorot dalam diskusi adalah kinerja pejabat publik Direksi BUMD PT SAYAGA, diantaranya terkait aset-aset Pemda terutama Gedung Hotel Sayaga yang sampai kini masih Mangkrak blum beroperasi.

Pembina PWRI, H Rizkan menyikapi masalah Masalah yang terjadi di kabupaten Bogor saat ini, disamping Aset Aset Pemda yang Mangkrak yang terus dibicarakan yang tak kalah penting tentang masalah evaluasi BUMD Bagimana tranfarasi dan sejauh mana progres hasil ketua tim evaluasi? Jika tidak ada hasil sebaiknya PJ bentuk Tim Investigasi Independen.

Dalam kesempatan yang sama Ahmad Rohani aktivis Bogor, sangat mengapresiasi giat giat diskusi positif yang di prakarsai Forum PWRI fungsi kontrol sosial untuk memberikan saran saran untuk keberlangsungan pembangunan di Pemda kab Bogor dan berharap kedepannya akses Komunikasi dengan PJ Bupati Bogor dipermudah,”tuturnya

“Program giat Diskusi PWRI yang sudah sering dilaksanakan sangat baik menjadi kontrol sosial yang memberikan saran saran Positif, menurutnya agar dipermudah ruang komunikasi langsung kepada PJ Bupati Bogor agar program kerja yang logis untuk pembangunan kabupaten Bogor bisa tersampaikan,”jelasnya.

Lebih lanjut Sujai menambahkan” Bahwa

Pembangunan Rest Area Gunung Mas diCisarua, Puncak Bogor sampai saat ini sepi dari pengunjung .

Lahan perkebunan teh milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII seluas 7 hektare yang sudah dibuka kini masih sepi dan banyak Tenant-tenant kosong diperkirakan baru 30% yang beroperasi.

Padahal pembangunan rest area ini adalah juga untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terkena penertiban atas rencana pelebaran Jalur Puncak.tapi pedagang kaki lima sampai saat ini tambah menjamur d sepanjang jalan Res Area Gunung Mas dan kelihatan Kumuh . Dan pengelolaanya tidak jelas , Sujai menilai pembangunan sudah berdiri namun miskin program dan miskin konsep-konsep yang tidak punya nilai tambah untuk Para Pengunjung Wisatawan. jadi menurutnya rest area gunung mas tidaklah berdampak untuk income Pemerintah,”tambahnya

“Saya berharap PJ Bupati Bogor mengambil sikap terkait Mangkraknya rest area gunungmas, lebih lanjut Dia memaparkan program-program yang jelas seharusnya bisa berjalan yang penting mau bersenergi dan kerjasama,”

Sebagaimana diketahui bahwa, pembangunan rest area ini melibatkan PTPN VIII, Pemkab Bogor dan PUPR Pusat yang dicanangkan sejak masa pemerintahan Bupati Nurhayanti.pungkasnya.

Hal Senada diungkapkan oleh peserta diskusi lainnya Humas PWRI Asep Bunhori, terkait PT SAYAGA Wisata, sebaiknya dileburkan dengan Dinas Pariwisata atau dibubarkan agar efisien dan efektif dibawah dinas Pariwisata, bagaimana dengan legalitas nya apakah saat ini sudah mengikuti aturan KBLI 2020. dan apa urgensinya perpanjangan masa Jabatan Direksi ?,”ungkapnya.

Redaksi  : Piter Siagian AMd.