dr. Bernar SS Sagian, SH,.MH Aktivis dan LBH : minta pada Pj. Bupati Tangerang periksa ulang laporan Dana Bos tahun 2019-2024.

Tangerang, posbanten.co.id.

Pihak Aktivis dan Lembawa lainnya, minta pada ispektorat Kab. Tangerang, Banten, rabu (05/02) agar di usut tuntas.

Hal ini ada dugaan penyimpangan anggaran pengelolaan Dana Bos tahun 2019 – 2024.

Jika terbukti pihak Kepsek SDN Legok III, Kecamatan Legok, Kab. Tangeras tindak tegas.

Rencananya pihak Lembaga Swasta ini akan melakukan investigasi tentang ada dugaan penyimpangan pengelolaan dana bos.

“Saya minta pada pihak Pj. Bupati Tangerang agar intruksikan pada pihak Ispektorat Kab. Tangerang periksa ulang laporan Dana Bos tahun 2019 – 2024 lalu”, katanya dr. Bernard SS Sagian, SH,.MH Aktivis dan LBH.

Menurutnya, sebaiknya Pj. Bupati Tangerang agar panggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kepsek SDN III Legok, terdapat ada unsur korupsi.

Kata beliau dr. Bernard, Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Blokir Kontak wartawan saat komfirmasi, Setelah konfirmasi Dugaan Pungli di SDN Legok III, sampai mencuat, Ada Apa?

Kepala Bidang (Kabid) SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Ibu Dilli Windu Rejeki Sugandhi,ST,MT, diduga memblokir nomor WhatsApp ketika wartawan komfirmasi.

Setelah dimintai klarifikasi terkait dugaan pungutan liar (pungli) di SDN Legok III.

Tindakan ini memunculkan pertanyaan besar mengenai transparansi pejabat publik dalam menangani persoalan di sektor pendidikan.

Kejadian ini bermula ketika tim aktivis dan lembaga menemukan dugaan pungli di SDN Legok III dan mencoba mengonfirmasi informasi tersebut kepada Ibu Dilli melalui WhatsApp.

Namun, pesan yang dikirimkan tidak mendapat tanggapan.

Upaya konfirmasi kembali dilakukan dengan mengirimkan berita terkait dugaan pungli tersebut melalui WhatsApp.

Kali ini, Ibu Dilli hanya memberikan jawaban singkat bahwa kasus tersebut telah ditangani oleh pengawas Kecamatan Legok dan sudah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Setelah memberikan pernyataan tersebut, nomor kontak redaksi Postangsel.com langsung diblokir oleh Ibu Dilli.

Blokir yang dilakukan oleh seorang pejabat publik menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat.

Sebagai seorang pejabat yang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Bupati, seharusnya Ibu Dilli bersikap terbuka dan profesional dalam menjalankan tugasnya, termasuk memberikan informasi yang transparan kepada publik.

Para Aktivis dan Lembaga Lainnya, menilai tindakan ini mencerminkan ketidakprofesionalan dan menghambat kebebasan pers. Jika pejabat publik bersikap seperti ini, bagaimana nasib transparansi pemerintahan di Kabupaten Tangerang ke depan?

Dalam kasus dugaan pungli di SDN Legok III, jika terbukti, hal ini bisa masuk dalam pelanggaran hukum sesuai dengan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12E menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan pungutan di luar ketentuan resmi dapat dikenai pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Setiap praktik pungli dalam sektor pelayanan publik harus diberantas karena merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang bersih dan transparan.

Sementara itu, tindakan pemblokiran komunikasi terhadap media bisa dikategorikan sebagai bentuk penghambatan terhadap kebebasan pers dan hak publik atas informasi.

Hal ini diatur dalam:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pasal 4 Ayat (3) menyatakan bahwa pers nasional berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang menghambat atau menghalangi kerja pers dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Mengingat pentingnya transparansi dalam pemerintahan, warga mendesak Penjabat (PJ) Bupati Kabupaten Tangerang untuk segera memanggil dan mengevaluasi jabatan Ibu Dilli Windu Rejeki Sugandhi,S.T,M.T.

Seorang pejabat publik harus mampu menjadi contoh dan pengayom bagi masyarakat, bukan justru menutup diri dari kritik dan pertanyaan publik.

Jika tindakan semacam ini terus dibiarkan terjadi, dikhawatirkan akan melemahkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kabupaten Tangerang.

Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jujur dan transparan, terutama dalam sektor pendidikan yang merupakan pilar utama kemajuan daerah.

Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang terbuka, jujur, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

(HM / feri)

Related Posts