Publik Curiga Ada Lembaga Survei Membentuk Opini Oleh: Achmad Ramli Karim  Pengamat Politik & Pemerhati Pendidikan.

Posbanten.co.id Makasar.

Survei (survey) atau lengkapnya self-administered survey adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Jadi bisa disimpulkan survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi (sejumlah besar responden). Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian.

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia kata yang benar adalah Survei. Di mana kata survei dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data penyelidikan atau peninjauan. Dengan demikian survei, observasi adalah komponen dari penelitian itu sendiri, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistimatis, metodologis, dan konsisten.

Pengertian teknik sampling acak sederhana adalah suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak, dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.

 *Contohnya* : “Jumlah siswa satu kelas disebuah SMA di Makassar yang akan ikut wawancara, untuk diminta pendapatnya sebagai data primer atau data dasar. Simple random sampling ini bisa dilakukan melalui undian, tabel bilangan random atau dengan acak sistematis.

Teknik ini dapat dipergunakan bilamana jumlah unit sampling di dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Misal, populasi terdiri dari 100 orang siswa IPA. Untuk memperoleh sampel sebanyak 30 orang dari populasi tersebut, digunakan teknik ini, baik dengan cara undian, ordinal, maupun tabel bilangan random. Sampel dipilih secara acak yang dimaksudkan sebagai representasi yang tidak bias dari total populasi.

Kenapa menggunakan random sampling?.

Random sampling digunakan untuk mengurangi bias data. Sebab, pemilihan sampel dalam random sampling dilakukan secara acak sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Random sampling merupakan metode pengambilan data yang paling sederhana dan mudah dilakukan. Mari kita lakukan analisis secara ilmiah, objektif, dan faktual, atas hasil survey berikut.

Survei LSI Denny JA mencatat PDIP menjadi partai paling favorit bagi pemilih Nahdlatul Ulama (NU) di antara partai-partai lain. Elektabilitas PDIP di antara warga Nahdliyyin mencapai 21,9 persen. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu bahkan mengalahkan PKB, sebagai partai yang dilahirkan NU.

PKB tercatat menempati posisi ketiga di bawah PDIP dan Gerindra dengan elektabilitas sebesar 11,6 persen. “Bahwa dari pemilih NU yang ke PKB hanya 11,6 persen saja. Bahkan lebih banyak pemilih NU yang ke PDIP itu sebanyak 21,9 persen,” kata Denny dalam keterangannya di kanal YouTube miliknya, (Jakarta, CNN Indonesia)-Senin (4/9/2023). 

Apakah data primernya adalah hasil survey terbaru, ataukah data primer yang diambil dari pra pemilu sebelumnya ?. Karena Random sampling merupakan metode pengambilan data yang paling sederhana dan mudah dilakukan, namun sangat tergantung pada niat dan tujuan yang ingin dicapai. 

Apakah hasil survei terbaru tersebut mengungkapkan kebenaran secara sistimatis, metodologis, dan konsisten, ataukah berdasarkan pesanan (kebenaran subjektif). Sebab secara faktual dan objektif data tersebut, kontradiktif dengan fakta-fakta lapangan yang fapat menimbulkan kecurigaan publik (kurang objektif).

Dimana para Kyai, Mufti, Habib meminjam istilah Muhaimin Iskandar ada pemimpin diatas pemimimpin, diatasnya pemimpin lagi, telah memberikan restu dan persetujuan. Kemudian dibuktikan dengan pernyataan sikap ribuan massa Nahdliyin yang dipimpin oleh masing-masing Kyai baik di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Bahkan mantan Ketua PB NU KH. Hasyim Musadi didepan ribuan warga nahdliyin menyerukan untuk memilih nama Muhaimin jika ada nama itu.

 *Perbandingan Hasil Final Pilpres 2019 Dengan Lembaga Survei* 

Dikutip dari-Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan perolehan suara Pilpres 2019 di Jakarta, Selasa dini hari. Hasilnya, pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf meraih 85.607.362 suara (55,50 persen), sedangkan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga meraih 68.650.239 suara (44,50 persen).

Penghitungan suara final yang ditetapkan KPU itu memiliki perbedaan yang bervariasi dibandingkan penghitungan cepat dari beberapa lembaga survei.

Lembaga survei Charta Politika sebelumnya merilis hasil hitung cepat pasangan Jokowi-Ma’ruf memiliki presentasi suara sebesar 54,3 persen dan pasangan Prabowo-Sandiaga meraih 45,7 persen.

Sementara Indikator Politik menyebutkan pasangan Jokowi-Ma’ruf meraih 53,91 persen, sedangkan pasangan Prabowo-Sandiga 46,09 persen.

Demikian pula Indo Barometer yang mencatat hasil hitung cepat di mana pasangan Jokowi-Ma’ruf meraih 54,32 persen, sementara pasangan Prabowo-Sandiaga 45,68 persen.

Lembaga survei LSI Denny JA mendapat angka hitung cepat pasangan Jokowi-Ma’ruf sebesar 55,81 persen melawan pasangan Prabowo-Sandiaga 44,19 persen.

Populi Center yang mendapat angka dari hitung cepat untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf suara sebanyak 54,03 persen dan pasangan Prabowo-Sandiaga 45,97 persen.

Dari data di atas, terlihat bahwa hasil hitung cepat Lembaga survei LSI Denny JA yang paling mendekati hasil final KPU.

Terlepas dari benar tidaknya beberapa hasil survei tersebut diatas, telah menimbulkan kecurigaan publik jika kita mengikuti perkembangan politik kekinian termasuk adanya ancaman membongkar kecurangan pemilu 2019. Kecurigaan yang dimaksud berkaitan dengan pertanyaan; apakah lembaga-lembaga survei tersebut bukan lembaga berbayar yang sengaja membentuk opini publik, sehingga seakan-akan hasil tersebut adalah kebenaran publik dan diikuti oleh lembaga resmi ?.

Bisa saja hasil survei itu benar cara pengambilan sampel data primernya (data dasar) langsung dari masyarakat, akan tetapi tekhniknya sengaja diatur sedemikian rupa untuk memperoleh data elektabilitas yang menguntungkan bagi calon yang dikehendaki. Kalau benar dugaan publik bahwa ada lembaga survei yang sengaja dibayar untuk membuat hasil survei yang menguntungkan calon tertentu, berarti lembaga tersebut dibayar untuk membentuk opini publik.

Jika kecurigaan ini mengandung kebenaran dan dapat dibuktikan, maka bagaimana dengan hasil pemilu 2024 nanti. Karena dengan ditundanya pilkada Gubernur, Bupati/Walikota diseluruh wilayah Indonesia selanjutnya mengangkat pelaksana tugas, maka kecurigaan publik sekarang jauh lebih tinggi dibanding pemilu sebelumnya. Apalagi kondisi perpolitikan ditanah air sekarang, menunjukkan bahwa pembentukan opini publik sebagai cara melegitimasi kebenaran tindakan suatu kelompok dianggap sebagai suatu kebenaran publik. Makassar, 5 September 2023.

Piter siagian. 

Related Posts