Wahai DPR…!! Segera Sahkan RUU Perampasan Aset Koruptor Jangan Tunda Pasca Pemilu 2024.

Posbanten.co.id Jakarta .

Koruptor tidak takut ditangkap kpk, karena bisa bayar pengacara Handal, bisa bayar jaksa nakal, bisa sogok hakim yang mau di sogok, bisa bayar kehakiman untuk dapat pasilitas yang mewah dan bayar remisi .

Koruptor hanya takut jika dimiskinkan dengan di tarik semua harta dari hasil korupsinya karena tidak bisa lagi membeli penegak hukum itu semua sehingga dapat hukuman berat kumpul di bui bersama jambret dan copet di ruang yang sama.

Kejaksaan dalam menangani kasus tebang pilih, justru yang lebih kecil korupsinya di eksekusi yang lebih besar di biarkan , hal ini menjadi perhatian masyarakat .

Ketua BPK Hansanu kosasih yang menerima uang sebesar Rp 40 miliar rupiah melalui orang kepercayaannya sadikin Sebagai imbalan atas manipulasi laporan hasil audit keuangan menerima uang dalam dua kali penyerahan di rumahnya jalan Denpasar Jakarta Selatan selain itu kuasa hukum dari tersangka Irwan Hermawan menyebut bahwa ada pihak swasta yang akan mengembalikan uang dengan nominal sama persis dengan yang diterima oleh Menpora 

Dari kedua pihak ini saja terlihat bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan agung sangat lemah, dan bila kejaksaan agung tidak mengusut petinggi BPK Hasanu Kosasih yang menerima uang 40 miliar rupiah dan menpora dito Ario Tejo yang menerima 27 miliar rupiah sebagai aliran uang hasil korupsi pembangunan BTS 4G di bakti kominfo tentu menjadi kejanggalan.

Di sisi lain kejaksaan agung tidak segan menetapkan jhonni plate tersangka meskipun hanya menerima jauh lebih sedikit yakni 17 miliar rupiah.

Hal tersebut menggarisbawahi bahwa ada begitu banyak sisi gelap lemah nya penegakan hukum oleh kejaksaan agung.

Kapan RUU perampasan aset korupsi ini untuk segera diketok oleh DPR Indonesia?

Pertanyaannya mengapa kemiskinan masih banyak terjadi di Indonesia, salah satunya adalah ” tidak amanahnya para wakil rakyat kita, tidak amanahnya para pejabat-pejabat kita, juga diberi gaji yang luar biasa bahkan berbagai fasilitas-fasilitas yang lainnya.

Akan tetapi tidak bisa bersyukur sebagai pejabat. Masih mengkorupsi uang rakyat inilah yang menjadikan kemiskinan terjadi di mana-mana, kekayaan alam kita sangat luar biasa mengapa mereka masih miskin bahkan banyak sekali kepala desa yang zaman pak Jokowi ini anggaran pertahun  dianggarkan  satu miliar lebih juga masih di korupsi .

Pada bangsa dan negara ini diperlukan suatu piranti suatu perangkat yang menjadikan efek jera kepada para koruptor bila para koruptor ini tidak dimiskinkan dan tidak segera disahkan undang-undang perampasan aset para koruptor

Mega korupsi akan menjadi jadi, menjadikan rakyat kita warga negara kita miskin, Diantara pembantu presiden Jokowi juga terkena korupsi.

padahal pak Jokowi kurang apa bolak-balik di setiap pertemuan di setiap rapat kabinet senantiasa mewanti-wanti untuk hati-hati memegang uang negara.

Mentalitas rakyat Indonesia pejabat yang ada di Indonesia ini tidak berubah dan tidak mau diubah maka korupsi akan tetap terus ada kuncinya apa agar mentalitas ini berubah 

Hartanya dimiskinkan Agar tidak bisa membayar pejabat-pejabat yang bisa dibeli agar  tdak dapat membeli remisi bahkan bisa bebas,

Jika Uangnya masih banyak hasil korupsinya bisa mempengaruhi politisi-politisi sehingga mereka bisa dapat jabatan kembali di elit partai salah satunya bisa menjadi APALAH di satu partai atau dewan pertimbangan partai dan bahkan yang menjadi ketua umum partai .

Tapi bila mereka dimiskinkan tidak bisa mempengaruhi siapapun di dalam tahanan, tidak bisa membeli remisi kepada pejabat-pejabat yang bisa dibeli.

koruptor yang ditangani KPK didominasi oleh pihak swasta dengan jumlah 370 Pihak penguasa DPR dan DPRD 39 orang mereka udah dapat gaji gede ya apalagi DPR RI dapat fasilitas dapat Askes  mereka hanya tugas dapat uang lagi dan yang lain-lainnya. 

Piter siagian red youtube tigaraksa .

Related Posts