Strategi Jadi Penentu Pemenang Dalam Konstelasi Politik, Oleh: Achmad Ramli Karim Pengamat Politik & Pemerhati Pendidikan.

Posbanten.co.id, Makassar.

Konstelasi politik adalah susun-jaring dan persepsi-persepsi yang terbangun dalam bangunan kekuasaan, sedangkan kekuasaan yang dimaksud terutama yang berkaitan dengan wewenang, legalitas terhadap kekuasaan, serta sumber ekonomi, sosial-budaya, dan terutama penguasaan terhadap aturan main politik itu sendiri.

Wewenang dan legalitas itu dapat diperoleh melalui kekerasan. Siapa yang menang dia yang berhak memiliki kekuasaan tersebut. Sekarang diera modern dan globalisasi, kewenangan dan legslitas itu bisa diperoleh dengan mendapat persetujuan. Baik persetujuan yang dipaksakan, atau persetujuan secara lebih halus dan lembut, seperti pemilihan umum.

Cara untuk mendapatkannya adalah dengan merebut arena dan ruang politik, melalui penerapan strategi yang jitu dalam segala bentuknya. Siapa yang menguasai strategi, dia yang memiliki peluang kemenangan dalam.konstelasi tersebut. Itulah sebabnya, rezim yang sedang berkuasa sangat mudah menguasai strategi politik, karena didukung oleh sistem dan kekuasaan. 

Mereka yang belum mendapatkan legalitas kekuasaan politik, akan terus berusaha melawan dan merebut peluang melalui strategi yang tepat. Misalnya, menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur/Bupati/Walikota kemudian mengangkat pelaksana tugas, adalah salah satu strategi yang jitu untuk memenangkan pertarungan politik. Itu pulalah sebabnya dalam ruang politik, permusuhan tidak mungkin ditanggalkan atau diabaikan. Masuk ke ruangan politik, seperti secara langsung memilih musuh yang harus dikalahkan.

Partai Demokrat seharusnya tetap solid dalam koalisi perubahan untuk persatuan (KPP) walaupun Ketua PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi pendamping ARB sebagai Cawapresnya, jika memang tujuagnnya untuk perubahan bukan untuk kepentingan partai. Karena Partai Nasdem dan PKS sudah terbukti integritas masing-masing partai, mendahulukan kepentingan publik diatas kepentingan kelompok atau partai. Hal ini dibuktikan oleh sikap integritas partai Nasdem dan PKS, yang tidak ngotot untuk mendahulukan mengusung kadernya sebagai Cawapres. 

Dengan bergabungnya PKB dalam koalisi perubahan, terdapat minimal tiga faktor keuntungan bagi ARB, yaitu; 

*pertama* ; menunjukkan elektabitas koalisi perubahan semakin meroket, dan menyulitkan bagi kelompok yang ingin memanipulasi suara Hasil pemilu. Karena fakta dukungan akar rumput di Jawa Timur menunjukkan dukungan rill warga nahdliyin ke-ARB. 

 *Kedua* ; Tidak ada lagi alasan politik dan logis, bahwa dukungan warga nahdliyin yang menyebabkan kemenangan Capres Prabowo Subianto. Karena selain PKB yang hengkang, juga dukungan ulama atau

 tokoh NU sebagian besar lebih dulu mengarahkan suara Nahdliyin ke- Capres ARB. 

 *Ketiga* ; upaya penjegalan terhadap pencapresan ARB tidak lagi efektif, karena seandainya Cak Imin jadi tersangka maka tentu diserahkan kepada PKB untuk mengusulkan penggantinya.

Sepertinya Cak Imin kecewa sebagai Cawapres Prabowo yang tetap digantung tanpa tali oleh oligarki, sambil memanfaatkan tokoh PPP mendekati PKS dan Demokrat untuk membentuk koalisi baru. Tujuannya dapat diduga untuk menjegal pencapresan ARB, karena koalisi perubahan tidak lagi memenuhi ambang batas PT 20 % kalau hanya Nasdem+PKS.

Apakah Ketua PKB (Cak Imin) bertujuan memecah koalisi, atau menjegal pebcapresan ARB ?. Sepertinya tidak karena langkah Cak Imin tersebut berdampak pada makin menurunnya elektabitas Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto (dukungan oligarki). 

Kerelaan Ketua PKB (Cak Imin) untuk meninggalkan posisi Cawapres Prabowo Subianto, tentu sangat jelas disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; (1) kekhawatiran karena masih digantung oleh Gerindra, karena sampai hari ini belum dideklarasikan pasangan Gerindra-PKB, (2) fakta realitas dengan terpaksa mengikuti suara akar rumput PKB (ulama dan Nahdliyin) tersebut, (3) peluang kemenangan pasangan ARB-Cak Imin sangat besar, karena dapat meningkatkan elektabitas koalisi perubahan tersebut.

Apalagi para elit partai Nasdem dan PKS sudah mempertimbankan dengan matang dan masih solid dengan koalisi, tanpa mengedepankan kepentingan partai masing-masing. Sepertinya Cak Iming diduga dimanfaatkan menggiring suara Nahdliyin di Jawa Timur dan Jateng untukmmengangkat elektabilitas Paslon Prabowo – Cak Imin, sebagai salah satu upaya penjegalan dukungan suara bagi ARB. Dengan pertimbangan Jatim dan Jateng penentu, sehingga dapat dijadikan strategi pembentukan opini publik. Misal kemenangan Prabowo-Cak Imin (54%) melalui survey bayaran bisa saja diikuti oleh lembaga resmi untuk kemenangan pasangan ini.

Pada hakikatnya politik bukan sekedar mewujudkan tujuan dan cita-cita, tetapi membutuhkan suatu strategi untuk dapat memenangkan pertarungan dalam konstelasi politik pada pemilu 2024.

PKB telah resmi berkoalisi dengan Nasdem, PKS, mungkin Cak Imin sudah siap digantikan oleh kader PKB lainnya jika ditersangkakan. Sebab pertarungan politik sekarang antara oligarki (kapitalis & pengusaha) dengan kelompok nasionalis yang ingin mempertahankan kedaulatan negara dari imperealisme dan kolonialisme modern yang membonceng lewat MoU dalam bentuk konsesi 80-190 tahun. Makassar, 2/9/2023.

Piter siagian. 

Related Posts